1. No Separation

Modern societies often operate under the illusion of separation from. This disconnection manifests in urban sprawl, pollution, and rampant consumerism—practices that degrade our identity and dignity as nature. The belief humans are distinct nature leads to an exploitation mindset; we extract resources without regard for balance. In contrast, indigenous wisdom, exemplified by Kwano’s beliefs, emphasizes that humanity exists as part of a greater ecosystem. The Lani view nature as living entity with which they interact harmoniously, recognizing that well-being is intrinsically linked to health of their environment.

 2. Mutual Impact

Recent ecological studies illustrate the profound effects human activity on the environment, underscoring the point that our have direct consequences on our well-being. Deforestation, for example, not only to the loss of biodiversity but also contributes to climate change, which impacts food security and public health. A 2021 study found that regions afflicted by extensive deforestation experience increased incidences of vector-borne due to changing. Similarly, water pollution from agricultural runoff threatens ecosystems and contaminates drinking supplies, endangering countless lives.

These examples reveal that the of our planet is not a distant concern but a pressing issue that directly affects our daily. When we harm nature, we harm ourselves. This cyclical relationship the urgency in our mindset from one of separation to one of unity with environment.

3. Kinship, Ownership

At the heart of Kwano’s teachings lies the concept of kin. In many indigenous cultures, nature is not viewed as a mere to be owned or exploited as living relative deserving respect and care. This perspective fosters a sense of stewardship encouraging to natural elements as cherished family members. In contrast Western philosophies often promote a of domination over nature—a view rooted in exploitation that frequently leads to depletion and destruction.

Embracing kinship with nature can our relationship with the environment. When we see trees as our brothers and rivers as our sisters, our approach evolves into one of and. We can employ sustainable practices, supporting local ecosystems and our role as caretakers, rather than conquer.

4. Context of Jhon Kwano's Teachings

What he identifies as the "seven sins of modern mind in relation to conservation," encompassing greed, exploitation, and the relentless pursuit of economic benefits and development at the cost of environment. He encourages a profound shift in mindset, urging us to view conservation a duty, a reflection of our interconnected existence with the natural world. His teachings compel us to reconnect with the land, us that our survival relies on the health of ecosystems.

Kwano's resonates urgency. He advocates for a cultural renaissance that honours traditional ecological knowledge and integrates it into contemporary practices. This perspective invites us to envision a world where stewardship is not just an afterthought but a fundamental part of our values.

5. Call to Action

As we with the environmental crises of time, reflecting on our relationship with becomes paramount. are steps we can take to align with the ethos of "We Are":

1. Awareness: Start by observing your interactions with nature. Spend time outdoors, appreciate the beauty of natural landscapes, and understand the ecosystems that surround you.
2. Engage in Conservation: Participate in local conservation—plant trees, clean up litter or volunteer with organizations dedicated to environmental protection.
3. Make Sustainable Choices: Opt for sustainable products and practices in daily life. businesses that prioritize-friendly practices, reduce waste, and adopting a plant-based diet to lessen ecological footprint.
4. Educate Others Share the message interconnected with friends and family. Encourage discussions environmental stewardship and inspire others embrace a kinship with the Earth.
5. Advocate for Change: Use your voice to advocate for policies that promote environmental sustainability. Engage with local, national, and global initiatives at protecting our planet.

In conclusion, Jhon Kwano’s remind that we are not separate from nature; we an integral part of it By recognizing our interconnectedness we can foster deep sense of empathy and responsibility toward the environment As we redefine relationship the natural world, we empower ourselves and future generations to in harmony with the Earth, ensuring its health and vitality for years to come. The call is clear: to truly embody the message of "We Are Nature we must act as its guardians, nurturing our kinship with the wild for betterment of all.

 Jakarta: Fraksi Partai NasDem di DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. Bakal beleid tersebut dinilai sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan komunitas adat yang telah hidup jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.

Anggota Fraksi NasDem Muslim Ayub menyampaikan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat bukan sekadar inisiatif politik. Menurut dia, bakal beleid tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

“Saya merasa penting menyampaikan bahwa keberadaan RUU ini bukan sekadar inisiatif politik, tetapi wujud komitmen. Sudah terlalu lama masyarakat adat berada di pinggiran pembangunan. Mereka menghadapi diskriminasi kebijakan dan lemah di hadapan hukum” ujar Muslim Ayub, melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 Juli 2025.

Dia menyadari penyusunan RUU Masyarakat Hukum Adat tidak akan mudah. Sebab, bakal resistensi, baik secara politik maupun ekonomi.

"Tetapi saya meyakini, kita bisa memperjuangkan RUU ini sebagai tonggak sejarah baru Indonesia. Saya ingin menegaskan RUU ini bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang bagaimana negara ini berdiri di atas pengakuan terhadap komunitas lokal yang telah ada sebelum republik ini lahir,” ungkap dia. 

Sementara itu, Perwakilan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat sekaligus Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN), Erasmus Cahyadi, menekankan bahwa hak masyarakat adat adalah bagian dari hak asasi manusia. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dan sistem penegakan hukum yang efektif.

“Kita melihat banyak konflik puluhan tahun yang perlu kita pulihkan. Pengawasan dibutuhkan agar perlindungan masyarakat adat dapat berjalan efektif. Pelanggaran terhadap mereka harus didekati dengan hukum pidana, perdata, dan administrasi. Selain itu, perlu ada mekanisme insentif dan pengaturan kewenangan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adat,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan bahwa pihaknya menerima banyak pengaduan dari wilayah dalam dua tahun terakhir. Pengaduan diterima dari Sumatra Barat, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Lampung. 

Dia menyampaikan, isu utamanya adalah konflik agraria, intoleransi terhadap agama lokal, hingga kekerasan oleh aparat negara.

“Kami melihat korelasinya sangat kuat antara pelanggaran yang terjadi terhadap masyarakat hukum adat dan proyek strategis nasional (PSN). Kami juga menilai bahwa perda sering kali tidak melibatkan masyarakat adat secara partisipatif, sehingga perlu dikembangkan mekanisme alternatif dalam proses pengakuannya,” ujar Anis.

Komnas HAM juga menyoroti pentingnya penggunaan diksi Masyarakat Adat dibanding Masyarakat Hukum Adat.  Sebab, dinilai lebih inklusif dan sesuai dengan norma hak asasi manusia internasional.

Merespons masukan tersebut, Ketua Panja RUU MHA 2019-2024 Willy Aditya, menegaskan bahwa perbedaan istilah bukan isu utama. Menurut dia, yang lebih penting adalah bagaimana negara memberikan perlindungan yang konkret.

“Yang paling penting adalah kita perjuangkan esensinya. Kita bangun proses ini sebagai dialektika yang tumbuh dan berkembang,” ujar Willy.

Willy menyatakan optimisme bahwa RUU ini dapat disahkan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Spiritnya adalah kolaborasi. Perbedaan kecil kita selesaikan bersama. Mari kita bangun best practice bersama,” ujar dia.

Sumber: METROTV

Jerat “Premanisme” di Bumi Rempah

Ketegangan mencuat saat masyarakat adat Maba Sangaji di Halmahera Timur, Maluku Utara, menyuarakan penolakan terhadap kegiatan pertambangan yang mereka nilai membahayakan ekosistem serta mengancam keberlangsungan hidup komunitas mereka. Bukannya dialog atau mediasi, aksi tersebut justru berujung pada tindakan represif berupa penangkapan oleh aparat kepolisian. Tak tanggung-tanggung, warga yang terlibat dituduh melakukan tindakan premanisme dan membawa senjata tajam tuduhan yang kemudian dijeratkan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebuah regulasi warisan lama yang kontroversial dalam konteks penanganan konflik sosial.

Bagi komunitas adat, keberadaan alat seperti parang atau pisau bukanlah sesuatu yang luar biasa. Perkakas tersebut kerap digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti berkebun, berburu, atau menjaga diri saat berada di wilayah hutan. Namun, ketika kepemilikan benda-benda ini dianggap sebagai tindak pidana melalui penerapan Undang-Undang Darurat, terutama dalam konteks pembelaan atas hak-hak tradisional, tampak jelas adanya kekeliruan dalam memahami realitas budaya lokal. Langkah hukum semacam ini tidak hanya menunjukkan bias terhadap masyarakat adat, tetapi juga mengarah pada upaya sistematis untuk membungkam perjuangan mereka demi mempertahankan hak asasi dan tanah leluhur.

Konstitusi Mengakui, Realitas Mengkhianati

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keberadaan masyarakat adat sebagai bagian dari sistem sosial yang diakui secara konstitusional. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 18B ayat (2), menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati eksistensi komunitas hukum adat beserta hak-hak turun-temurun yang mereka miliki. Lebih dari itu, Pasal 28I ayat (3) memperkuat posisi masyarakat adat dengan memberikan jaminan atas pelestarian identitas budaya mereka serta perlindungan terhadap hak-hak yang bersumber dari tradisi dan nilai-nilai lokal.

Meski konstitusi telah menjamin pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, realitas di lapangan menunjukkan adanya benturan dengan kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Kasus yang menimpa komunitas Maba Sangaji menjadi cerminan bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam hukum justru diabaikan. Alih-alih digunakan untuk menegakkan keadilan, Undang-Undang Darurat diterapkan untuk membungkam suara masyarakat yang berjuang mempertahankan tanah, lingkungan, dan identitas budayanya. Fenomena ini memperlihatkan paradoks hukum yang tidak hanya menyimpang dari nilai konstitusional, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum di negeri ini.

Hak Asasi Terancam, Negara Terkesan Abai

Pendekatan koersif terhadap komunitas adat yang menolak eksploitasi tambang tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga mengingkari nilai-nilai dasar hak asasi manusia yang bersifat universal. Masyarakat adat memiliki hak penuh untuk mengelola kehidupannya sendiri, termasuk dalam hal penguasaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari identitas mereka. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup dan lingkungan mereka.

Ketika aparat menggunakan instrumen hukum seperti UU Darurat untuk menangkap warga yang sedang memperjuangkan hak-hak tersebut, ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap HAM. Alih-alih melakukan dialog, mediasi, atau mencari solusi yang adil, negara justru memilih jalur represif yang berpotensi memicu konflik lebih besar dan merusak tatanan sosial.

Urgensi Pengesahan UU Masyarakat Adat

Kasus di Maluku Utara menjadi pengingat pahit akan kebutuhan mendesak untuk pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat. Ketiadaan payung hukum yang komprehensif ini membuat masyarakat adat rentan terhadap kriminalisasi dan eksploitasi. Tanpa UU yang jelas, hak-hak mereka akan terus menjadi abu-abu dan mudah diinjak-injak atas nama pembangunan atau alasan-alasan lain yang seringkali tak relevan.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Ini bukan hanya tentang melindungi segelintir kelompok, tetapi tentang menjunjung tinggi prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan marwah konstitusi bangsa. Biarlah tanah adat tetap subur dengan kehidupan, bukan “berlumuran” oleh kesalahpahaman dan ironi hukum.

RUU Masyarakat Hukum Adat dirancang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan komunitas adat yang telah hidup jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Fraksi Partai NasDem dan PKB secara konsisten mendorong RUU ini sebagai agenda legislasi prioritas. Mereka menilai RUU ini bukan sekadar inisiatif politik, melainkan wujud keberpihakan terhadap masyarakat adat yang selama ini mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan kriminalisasi.

Dalam penyusunan RUU ini, DPR bersama berbagai pihak terkait seperti Kementerian Kebudayaan, Komnas HAM, aktivis masyarakat adat, dan pakar dari berbagai daerah, termasuk Papua, melakukan diskusi intensif untuk mencari kesepahaman. Fokus utama adalah memastikan RUU ini dapat mengakomodasi perlindungan hak-hak masyarakat adat secara efektif tanpa menghambat investasi dan pembangunan nasional, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Ia menegaskan bahwa undang-undang ini harus substantif dan berisi penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia serta perlindungan terhadap masyarakat adat sesuai amanat Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Menurutnya, selama ini belum ada regulasi yang memadai untuk melindungi masyarakat adat secara hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia. RUU ini diharapkan dapat mengakhiri berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat adat, seperti konflik lahan, diskriminasi, dan kriminalisasi, serta memperkuat posisi mereka dalam pembangunan nasional secara adil dan berkelanjutan.

1. https://m.jpnn.com/news/martin-manurung-optimistis-ruu-masyarakat-hukum-adat-bisa-disahkan-2025
2. https://www.metrotvnews.com/read/N9nC2xjO-nasdem-ingin-ruu-masyarakat-hukum-adat-jadi-tonggak-sejarah
3. https://www.fraksipkb.com/2025/07/11/wakil-ketua-baleg-ruu-masyarakat-hukum-adat-jadi-agenda-legislasi-prioritas-pkb/
4. https://rmol.id/amp/2025/07/12/672809/ruu-masyarakat-hukum-adat-jadi-agenda-legislasi-prioritas-pkb-
5. https://www.liputan6.com/news/read/6103213/pimpinan-baleg-dpr-tegaskan-komitmen-tuntaskan-ruu-masyarakat-adat
6. https://www.jpnn.com/news/martin-manurung-optimistis-ruu-masyarakat-hukum-adat-bisa-disahkan-2025
7. https://kbr.id/berita/Berita/menteri-ham-meyakini-ruu-masyarakat-adat-bisa-disahkan-tahun-ini
8. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/673c406f5071d/ruu-masyarakat-adat-masuk-prolegnas-prioritas-2025-belum-disahkan-14-tahun
9. https://aman.or.id/news/read/2099
10. https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-masyarakat-hukum-adat-perlu-menjamin-12-hak-asal-usul-lt67ff9df9e0ee6/

RUU ini diharapkan menjadi payung hukum utama bagi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Meski sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak lebih dari satu dekade lalu, hingga kini belum ada kepastian soal pengesahannya.

“Negara tidak boleh terus-menerus menunda keadilan bagi masyarakat adat. RUU ini bukan sekadar formalitas, tetapi menyangkut hak hidup, wilayah, dan budaya kami,” ujar Yohana Wonda, perwakilan masyarakat adat dari Papua.

Pakar hukum adat dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Arif Maulana, menilai lambatnya proses legislasi ini menunjukkan lemahnya komitmen negara terhadap isu-isu keberagaman dan keadilan sosial. “RUU ini akan mempertegas eksistensi masyarakat adat sebagai bagian sah dari sistem hukum nasional, bukan hanya sebagai simbol budaya,” ujarnya.

RUU Masyarakat Hukum Adat memuat sejumlah poin penting, seperti pengakuan terhadap wilayah adat, kelembagaan adat, hak atas tanah dan sumber daya alam, serta mekanisme penyelesaian konflik berbasis hukum adat. Namun, polemik terkait batasan definisi dan mekanisme verifikasi komunitas adat masih menjadi hambatan utama.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Faisal, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan menjadi prioritas dalam masa sidang mendatang. “Kami memahami urgensinya. DPR berkomitmen untuk menyelesaikan RUU ini dengan partisipasi publik yang luas dan substansi yang kuat,” katanya.

Masyarakat adat berharap, setelah penantian panjang, RUU ini tak lagi menjadi janji kosong. Di tengah maraknya konflik lahan, eksploitasi sumber daya, dan kriminalisasi terhadap warga adat, kehadiran payung hukum yang adil dan berpihak menjadi semakin penting.

“Kami tidak minta diistimewakan, kami hanya ingin diakui dan dilindungi,” tegas Yohana, menutup pernyataannya.

Sumber : HERE